Berita Terkini

Jum’at (3/9) KPU RI menyelenggarakan webinar bertajuk Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Seri 1 : Demokrasi, Pemilu, Partisipasi. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB menghadirkan Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Dr. Muhamdan Labolo, M.Si Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institu Pemerintahan Dalam Negeri sebagai narasumber utama. Dimoderatori oleh Anisha Dasuki acara didahului oleh laporan pelaksanaan Plh. Kepala Biro Parmas dan Hupmas KPU RI., Dohardo Pakpak. Dalam laporannya, Dohardo menyampaikan bahwa untuk mempersiakan Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan,  KPU telah mempersiapkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi dan teknis dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring. Pada kegiatan awal tersebut sekaligus dilakukan penyusunan Juknis tentang Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan. Pada tahap berikutnya, KPU melaksanakan FGD, modul bagi peserta dan fasilitator dan soft launching yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2021. Dalam laporannya, Dohardo menyebut jika acara hari ini merupakan kegiatan lanjutan berupa webinar berseri yang nantinya terbagi menjadi 7 tema modul atau tema. Sehingga kegiatan hari ini merupakan rangkaian awal dari ketuju webinar berseri yang akan dilaksanakan secara keseluruhan pada bulan september  ini.  Webinar ini diharapakan menjadi pendukung bagi pilot project yang ada di KPU Provinsi, sebelum nantinya terjun sebagai fasilitator. Webinar ini juga sebagai pengantar Training Of Fasilitator (TOF). Webinar sengaja mengundang narasumber diluar KPU dengan tujuan memperkaya sudut pandang terhadap demokrasi. Sedikitnya ada empat  tujuan seri webinar ini, pertama, mempersiapakan pelaksaaan pilot project Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan dimasing-masing wilayah. Kedua,  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang modul Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan. Ketiga,  memperdalam dan memperkaya isu-isu tentang tema Demokrasi, Pemilu dan Partisipasi. Terakhir, mempertajam desiminasi informasi seputar Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan sebagai prioritas.

Setelah dibacakan laporan pelaksanaan, acara kemudian dibuka dengan sambutan Ketua KPU RI, Ilham Saputra. Dalam sambutannya, Ilham Saputra mengatakan jika pelaksanaan pemilu 2024 tidak lama lagi diselenggarakan, bila dikaitkan dengan tahapan, maka tahapan akan dimulai 2,5 tahun sebelum pemilihan. Selanjutnya Ilham menyebut bahwa program ini meski tidak masuk dalam tahapan, pihaknya berharap bisa berjalan berkesinambungan, dan selanjutnya menjadi program baku. Ilham menegaskan jika pendidikan Pemilu itu bukan saja tugas KPU melainkan seluruh stakeholder  Pemilu. Program yang diinisiasi oleh KPU ini start dari desa disetiap provinsi, tepatnya ada 2 desa yang nantinya menjadi proyek percontohan dan diharapkan bisa berkembang. Pada akhir sambutannya, Ilham mengingatkan jika dalam penyelengaraan Pemilu, ada beberapa catatan yang harus menjadi concern bersama, misalnya masih adanya intimidasi,  politik uang, yang mengakibatkan pemilih tidak dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya. KPU ingin menciptakan partisipasi yang lebih besar, namun partisipasi harus juga diikuti dengan kesadaran memilih, yaitu memilih karena visi misi dan sadar siapa yang dipilihnya.  

Sebelum penyampaian materi oleh narasumber, materi didahului dengan pengantar yang disampaikan oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU RI. Dalam pengantarnya, Dewa menjelaskan bahwa Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan merupakan sarana Pendidikan Pemilih masyarakat yang  berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan  kepedulian terhadap Pemilu dan  Pemilihan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dewa juga mengatakan bahwa tujuan dari program ini adalah membangun kesadaran politik, mengedukasi masyarakat, menghindarkan masyarakat pada politik uang, meningkatkan kualitas partisipasi dan membentuk kader-kader terkait penyelenggara ad hoc. Diakhir pengantar, Dewa menyebut jika progam ini akan dilaksankan di 68 desa di 34 provinsi dan diikuti 25 peserta di setiap desa. Peserta akan diberikan dasar kepemiluan dan keterampilan praktis pendukung lainnya.

Pada kesempatan pertama pemaparan materi, Hariyono menjelaskan bahwa pemilu adalah aktuaisasi nilai-nilai dari pancasila. “Demokrasi ada ditangan rakyat, ini adalah pilihan para pendiri bangsa, dalam proses sidang BPUPKI pada pendiri bangsa yang berjumlah 60-an, 55 orang memilih pemerintahan republik”, jelas Hariyono. “Dengan pemerintahan republik, demokrasi dapat diaktualisasikan dan konsekuensinya adalah sirkulasi elit dapat dilakukan secara transparan”, lanjut Hariyono. Selanjutnya Hariyono juga menjelaskan bahwa Bung Karno dalam salah satu tulisannya,  mengenalkan konsep sosio-demokrasi, di mana sosio-demokrasi adalah bagian dari sosio-nasionalisime yag ingin mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesen negeri dan rizki. “Disinilah pentingya kta saling duduk bersama agar program 68 desa ini dapat bekerjasama dengan program BPIP yaitu desa pancasila, kementerian lingkungan memiliki prgram pro iklim kaitannya dengan perubahan iklim dengan demikian kita tidak berjalan sendiri2 karena nilai-nilai pancasila harus kita kembalikan kepada dimensi masyarakat sebenarnya, kedaulatan rakyat ada ditagan rakyat termasuk rakyat yang tinggal di desa”, jelas Hariyono.

Selanjutnya pada pemaparan narasumber kedua, Muhamdan menjelaskan bahwa partispasi politik masyakat desa dalam Pemilu dan Pemilihan adalah dalam rangka mewujudkan demokrasi substansi di Indonesia. Jika membandingan pemilihan di tegah pandemi jumlah partisipasi pemilihan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Dalam konteks demokrasi substansial dan  demokrasi prosedural, demokrasi substansial cakupannya lebih luas dari pada prosedural. Demokrasi Substansial menuntut semua apek terpenuhi termasuk aspek ekonomi. Dalam konteks indonesia, Muhamdan menjelaskan jika angka kemiskinan masih dominan terdapat dipedesaan, sedangkan angka pengangguran juga sebagian besar ada didesa. Jika dilihat dari demokrasi substansial maka menurut Muhamdan disini masih ada kesenjangan. “Kalau demokrasi prosedural simpel saja, sejauh seluruh instrumen dan sistem pemilihan dapat terpenuhi disemua daerah maka bisa dikakatan tercapai”, jelas Muhamdan. Dalam pemaparannya, Muhamdan juga menyebut bahwa dalam catatan penelitian yang ada di Bali tahun 2020, beberapa faktor yang menyebabkan turunnya minat politik masyarakat antara lain adalah, pertama,  tidak ada perubahan kongret yang ditawarkan oleh pasangan calon. Kedua rendahnya kesadaran politik, mereka berfkir simpel untuk apa datang ke TPS karena masyarakat tidak melihat efek langsung dari pilihannya. Ketiga, minimnya daya tarik, karena yang muncul hanya itu-itu saja.

Dalam sesi penutup, Dewa kembali menekankan bahwa desa merupakan unit terkecil arena politik, sosial , ekonomi dan budaya yang berpengaruh kuat dalam pengembangan demokrasi. Dari desa tumbuh nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. Jika desa sudah mandiri dan rasional maka akan berdampak pada tingkatan yang lebih luas. (sam)