KPU Kota Mojokerto Petik Manfaat Dari Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Dan Manajemen Risiko
Kota Mojokerto – Setelah mengikuti kegiatan sharing knowledge yang diselenggarakan divisi SDM dan Litbang KPU Prov Jatim, pada hari yang sama KPU Kota Mojokerto Jum’at (10/9) kembali bergabung secara virtual pada acara Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Resiko. Acara yang diselenggarakan KPU provinsi Jawa Timur ini mengundang Tim Reformasi Birokrasi dari BPKP Perwakilan Jawa Timur dan diikuti seluruh Satker KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya Choirul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya di lingkungan KPU Jawa Timur. Oleh sebab itu, paska kegiatan positif ini ia mengharapkan agar KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi khususnya kepada pemilih serta seluruh staekholder Pemilu dan pemilihan. “Kami berharap ada sinergi dan kesamaan visi bersama antara KPU Jatim dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi sepenuhnya dengan terus melakukan perbaikan, membangun model kerja baru, serta menerapan manajemen resiko sehingga cita-cita zero zone risk dapat tercapai,” ujar Anam.
Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB juga dihadiri oleh Rochani, Divisi SDM dan Litbang KPU Prov Jatim, serta Nanik Karsini, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam sabutannya, Nanik sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jatim dengan menekankan kembali agar masing-masing person SDM di KPU kabupaten/Kota dapat mengaplikasikan budaya pelayanan prima dan manajemen resiko di lingkungan kerja masing masing.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Drs. Tantowi Haris dan Sugiarto, MM yang keduanya berasal dari BPKP Provinsi Jatim. Acara yang moderatori oleh Kabag SDM KPU Provinsi, Suharto berlangsung menarik karena banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta terkait penerapan budaya kerja, pelayanan prima, serta manajemen risiko yang dielaborasi dengan pengalaman masing-masing satker. Pada sesi penutup Rochani menekankan kembali bahwa KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur harus siap dan mampu mengaplikasikan pelayan prima dengan baik agar tujuan Reformasi Birokrasi dapat tercapai. (sam)
