Pentingnya Koordinasi Antara PPK dan KPU: Upaya Penting dalam Mewujudkan Pilkada yang Adil dan Bermartabat
Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto melaksanakan bimbingan teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada serentak tahun 2024 hari ini (16/5/2024). Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin menjelaskan jika KPU dan PPK merupakan dua entitas kunci dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Mojokerto. Namun, pentingnya koordinasi antara keduanya seringkali terabaikan, menyebabkan potensi terjadinya kesalahan, ketidaksesuaian data, dan bahkan konflik yang dapat merusak integritas pemilihan. Di tengah kompleksitas tugas dan tanggung jawab masing-masing, kerjasama yang solid menjadi fondasi dalam memastikan pemilihan umum berlangsung secara adil dan bermartabat.
Salah satu aspek krusial dalam proses pilkada adalah penyelenggaraan yang transparan dan akurat. KPU bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu secara nasional, sementara PPK bertugas di tingkat kecamatan, mengkoordinasikan detail pelaksanaan pemilu di wilayahnya. Namun, tanpa koordinasi yang efektif, informasi yang tepat waktu dan akurat sulit untuk disampaikan, meningkatkan risiko kekacauan dan ketidakpastian.
Salah satu contoh nyata pentingnya koordinasi antara PPK dan KPU adalah dalam hal pemutakhiran data pemilih. PPK berperan langsung dalam proses ini, dengan memastikan daftar pemilih di wilayahnya tercatat dengan benar. Namun, jika tidak ada koordinasi yang baik, data yang diperbarui mungkin tidak diserahkan secara tepat waktu atau malah terduplikasi, mengakibatkan kebingungan dan potensi manipulasi.
Tidak hanya dalam hal teknis, tetapi koordinasi juga penting dalam mengantisipasi dan menangani potensi konflik. Dalam konteks pemilihan umum, kepentingan politik dan persepsi keadilan seringkali memicu ketegangan antara berbagai pihak. Koordinasi yang efektif antara PPK dan KPU memungkinkan pemecahan masalah yang cepat dan mencegah eskalasi konflik yang merugikan proses demokrasi.
Selain itu, koordinasi yang baik juga memperkuat integritas pemilihan dengan mencegah potensi kecurangan. Dengan saling mengawasi dan berbagi informasi, PPK dan KPU dapat meminimalisir celah untuk manipulasi data atau tindakan curang lainnya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pilkada.
Pentingnya koordinasi antara PPK dan KPU tidak hanya terbatas pada masa kampanye atau hari pemilihan itu sendiri, tetapi juga sepanjang proses pilkada, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca-pilkada. Ini memerlukan komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan antara kedua lembaga, serta kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar: keberhasilan demokrasi Indonesia, khususnya di Kota Mojokerto.
Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, PPK dan KPU harus mengutamakan koordinasi yang efektif sebagai bagian integral dari proses demokrasi. Langkah-langkah konkret, seperti pembentukan mekanisme komunikasi yang efisien, pelatihan bersama, dan evaluasi berkala, harus diimplementasikan untuk memastikan kolaborasi yang optimal antara kedua lembaga tersebut. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat melangkah maju dalam mewujudkan pemilihan umum yang adil, transparan, dan bermartabat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi.(hai)
