Berita Terkini

Senin, 22 November 2021 00:00
169

Apel Pagi KPU Kota Mojokerto, Imam Singgung Tiga Sasaran Pokok Reformasi Birokrasi

KOTA MOJOKERTO - Pada Senin (22/11) KPU Kota Mojokerto melaksanakan kegiatan rutin apel pagi yang diisi dengan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Acara yang dilaksanakan tepat Pukul 08.00 WIB dipimpin langsung oleh Divisi Hukum KPU Kota Mojokerto, Imam Buchori, sedangkan Septi Tri Yaningrum, Staf Subbag Hukum bertugas sebagai pembaca teks Pembukaan UUD 1945. Kegiatan apel dilaksanakan secara luring dan daring mengingat Kota Mojokerto masih tercatat sebagai wilayah dengan level PPKM 1. Apel diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kota Mojokerto mulai dari komisioner, sekretaris, sub koordinator hingga staf. Sementara itu dalam amanat singkatnya, Imam mengingatkan bahwa KPU Kota Mojokerto beberapa waktu lalu telah menyiapkan seluruh bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi, di mana program tersebut memuat tiga sasaran pokok yaitu, pertama, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kedua, pemerintah yang efektif dan efisien, serta ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.  Kegiatan kemudian ditutup dengan do’a yang dipimpin langsung oleh pemimpin apel. (sam)

Selengkapnya
Jumat, 19 November 2021 00:00
166

KPU Kota Mojokerto Lepas Siswa Magang Dari MA Al-Musthofa

Jum’at (19/11), KPU Kota Mojokerto melepas empat orang siswa magang yang berasal dari MA Al-Musthofa, Jetis, Mojokerto. Keempat siswa yang melaksanakan magang sejak 18 oktober itu antara lain, Eristia Tri Utari, Cindy Riyana, Zaari’ Nabilah, serta Dea Shafira Qurota Ayun. Kegiatan praktek kerja (magang) ini berlangsung satu bulan, dan selama melaksanakan magang, keempat siswa kelas XII tersebut membantu kegiatan adminitrasi di lingkungan KPU Kota Mojokerto. Pelepasan siswa dilakukan di Kantor KPU Kota Mojokerto, Jalan Pahlawan Nomor 11 Mojokerto.  Hadir pada kegiatan tersebut antara lain Saiful Amin, Ketua KPU Kota Mojokerto, M. Awaludin Zahroni, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM serta para Sub Koordinator. Salah satu siswa magang, Zaari’ Nabilah mengaku gembira dan berterimakasih kepada KPU Kota Mojokerto yang telah bersedia menerima serta mengenalkan dunia kerja di lingkungan KPU Kota Mojokerto. Sementara itu, Ketua KPU Kota Mojokerto kepada para siswa dan guru pendamping menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam menerima siswa selama magang ada hal-hal yang kurang berkenan. “KPU Kota Mojokerto InsyaAllah selalu terbuka bagi para siswa maupun mahasiswa yang ingin melakukan praktik kerja disini”, pungkas Amin. (sam)

Selengkapnya
Rabu, 17 November 2021 00:00
125

KPU Kota Mojokerto Ikuti Webinar “Penerapan Sirekap Pada Pemilu 2024”

KOTA MOJOKERTO – Lima anggota Komisioner KPU Kota Mojokerto beserta Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Rabu (17/11), mengikuti acara Webinar “Penerapan Sirekap Pada Pemilu 2024” secara daring melalui zoom meeting. Acara yang diselenggarakan oleh KPU  RI dan juga disiarkan secara live streaming via kanal YouTube KPU RI ini menghadirkan dua narasumber, Dr. Harsanto Nursadi SH, M. Si (Pakar Hukum) serta Prof. Ramlan Surbakti, MA., PH.D (Pakar Kepemiluan), sedangkan Titi Anggraini bertindak sebagai moderator. Dalam pembukaan acara, Ketua KPU RI, Ilham Sahputra menyampaikan pentingnya dukungan teknologi pada setiap tahapan Pemilu termasuk rekapitulasi. Lebihlanjut ia mengatakan jika pengalaman pada pemilihan 2020 lalu harus menjadi rujukan untuk mendesain agar sirekap menjadi lebih baik lagi. Sementara itu pada pemaparan materi, Harsanto Nursadi menyampaikan bahwa sirekap merupakan sebuah terobosan dalam penyelenggaraan Pemilu agar hasilnya dapat diketahui dengan cepat, namun hingga kini, keberadaan Sirekap belum memiliki payung hukum yang kongkret. Selain itu, Harsanto juga menawarkan beberapa opsi tekait dengan penggunaan teknologi dalam mendatang anatara lain, Pemilu dilaksanakan secara penuh dalam suatu proses elektronik; dilaksanakan secara hybrid, yaitu manual dan digitalisasi dan rekap secara elektronik; dilaksanakan secara manual namun rekap hasil dilaksanakan secara elektronik. Sedangkan pada kesempatan berikutnya, Ramlan Surbakti dalam  pemaparannya mengatakan jika pengumuman hasil Pemilu di Indonesia adalah yang paling lama dibandingkan negara lain, pengumuman baru dapat dilakukan setelah 35 hari setelah pemilihan. “Salah satu penyebab lamanya pengumuman ini adalah terkait dengan panjangnya proses rekapitulasi,” ujar Ramlan. Lebih lanjut Ramlan mengatakan jika teknologi bisa diaplikasikan dalam tahapan Pemilu, namun dalam proses pemungutan suara, ia berpendapat proses praktik yang berjalan selama ini sudah yang paling baik (best practice) dan mungkin satiu-satunya didunia. “Kalau ada campur tangan teknologi, mungkin bisa diterapkan pada proses rekapitulasi, bukan saat pemungutan suara (e-voting),” jelas Ramlan. Pada sesi akhir acara, Hasyim Asyari, Divisi Hukum dan Pengawasan ketika akhir acara  mengharapkan agar diskusi-diskusi terkait dengan penggunaan teknologi dapat menjadi dasar pertimbangan dibuatnya payung hukum yang bermuara pada perubahan undang undang sehingga aplikasi yang dibangun oleh KPU mempunyai kepastian hokum. Sementara itu Evi Novida Ginting, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI menyampaikan betapa pentingnya peran Sirekap sebagai alat yang dapat mempersingkat proses rekapitulasi, sehingga hasil Pemilu dapat diketahui dengan cepat. (sam)

Selengkapnya
Rabu, 17 November 2021 00:00
131

Desk PPID Penuhi Permintaan Data Dari PPP Kota Mojokerto

KOTA MOJOKERTO - Desk PPID KPU Kota Mojokerto pada Rabu (17/11) menerima tamu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Mojokerto yang bermaksud mengajukan permohonan data perolehan suara Pemilu tahun 2019. Sesuai dengan SOP layanan yang berlaku,  pemohon atas nama Achmad Chotib diminta mengisi Formulir Model PPID-B yang telah disediakan oleh petugas dengan dilampiri fotokopi KTP pemohon. Ditemui oleh Safitri Nurdin, Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Achmad Chotib mengaku data tersebut digunakan untuk melengkapi data yang ada di DPC serta kebutuhan lainnya. Sesuai dengan SOP, Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin memerintahkan Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk segera mencukupi permohonan data dari petugas PPP. Adapun data yang dicukupi oleh petugas sesuai dengan permohonan adalah dalam bentuk soft copy. (sam)

Selengkapnya
Senin, 15 November 2021 00:00
185

Apel Pagi KPU Kota Mojokerto, Zahroni Ingatkan Soal Tahapan Pemilu 2024

KOTA MOJOKERTO – Kegiatan KPU Kota Mojokerto hari Senin (15/11) diawali dengan rutinitas apel pagi yang dilaksanakan secara luring dan daring mulai Pukul 08.00 WIB. Apel diisi dengan kegiatan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Bertindak sebagai petugas pembaca teks Pembukaan UUD 1945 adalah Anitawati, Staf Pendukung Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik, sedangkan Muhammad Awaludin Zahroni, Anggota KPU Kota Mojokerto Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM bertindak sebagai pemimpin apel. Apel pagi KPU Kota Mojokerto diikuti oleh seluruh jajaran komisioner, sekretaris, serta staf. Dalam amanat singkatnya, Zahroni mengucap syukur karena seluruh jajaran masih diberikan nikmat sehat dan silatuhrahmi, ia juga mengharapkan agar semua pihak menyiapkan diri sesuai dengan bagian masing-masing terkait dengan awal tahapan Pemilu 2024 yang semakin dekat. Kegiatan apel ditutup dengan do’a yang dipimpin langsung oleh pembina apel. (sam)

Selengkapnya
Jumat, 12 November 2021 00:00
136

Podcast Pahlawan Demokrasi Bahas Peran Ansor Kota Mojokerto Dalam Pemilu 2024

KOTA MOJOKERTO -  Sebagai salah satu bentuk keseriusan KPU Kota Mojokerto mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, KPU kembali menggelar Podcast dengan tema “Soliditas dan Komitmen GP Ansor Kota Mojokerto Dalam Menyongsong Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Jum’at (12/11). Acara yang disiarkan secara live melalui laman facebook “KPU Kota Mojokerto” sejak pukul 14.00 WIB menghadirkan Ahmad Syaifulloh, Ketua PC GP Ansor Kota Mojokerto sebagai narasumber, sedangkan Muhammad Awaludin Zahroni, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Mojokerto bertindak sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Dalam podcast kali ini, Roni membuka obrolan dengan menyampaikan berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Menanggapi hal tersebut, Gus Ipung, panggilan akrab Ahmad Syaifulloh, menyampaikan bahwa Ansor secara historis hingga kini tetap mengacu kepada spirit muaziz atau semangat para pendahulu yang muaranya adalah kepada kemaslahatan dan kemanfaatan tak terkecuali bidang politik. “Ansor itu dibawah naungan NU, dan NU dalam perjalanan sejarahnya pernah terlibat politik praktis pada Pemilu 1955 setelah memisahkan diri dari Masyumi, jadi secara historis NU pernah berjuang melalui politik praktis.” Jelas Ipung. Meskipun saat ini NU sudah kembali menjadi ormas, baik NU maupun Ansor tetap berkomitmen menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Ketika ada stiqma ormas cendenrung berafiliasi pada parpol tertentu, pihaknya menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar karena baik  NU maupun Ansor merupakan “rumah besar” bagi siapapun yang mendukung  NKRI sebagai sesuatu yang final sebagaimana diajarkan para pendahulu. “Kalau ada bermacam pilihan politik praktis itu sepenuhnya menjadi hak pribadi masing-masing, tapi pilihan itu tidak bisa distigma pada ormas tertentu termasuk Ansor, yang terpenting muaranya adalah kemantafaat bagi NKRI.” pungkas Ipung menjawab sepak terjang kader Ansor didunia politik. Terkait dengan peran Ansor pada Pemilu mendatang, Ipung menjelaskan jika GP Ansor menyadari betul tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Oleh karena itu Ansor sebagai salah satu wadah pengembangan diri bagi anggota dan kader, maka Ansor tidak mendorong kepada para anggota dan kader untuk berperan aktif tidak saja sebagai “peserta” melainkan juga sebagai penyelenggara dengan mengisi pos-pos penyelenggara adhoc mulai dari KPPS hingga PPK. “Sebagai distributor calon pemimpin, setidaknya ada 60 persenan kader yang juga siap menjadi penyelenggara Pemilu mendatang, ujar Ipung. (sam)

Selengkapnya