Berita Terkini

Jumat, 23 Juni 2023 14:51
71

KPU Kota Mojokerto Berkoordinasi dengan Pemkot Mojokerto Bahas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilu

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - Dalam rangka memastikan terjaminnya perlindungan bagi penyelenggara Pemilu 2024 di Kota Mojokerto, pada hari Jum’at (23 Juni 2023), KPU Kota Mojokerto menghadiri rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Mojokerto guna membahas usulan pengalokasian anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu Tahun 2024. Kegiatan koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto pada tanggal 3 April 2023 yang lalu. Pada Rapat koordinasi yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bakesbangpol Kota Mojokerto ini, pihak KPU Kota Mojokerto diwakili oleh Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin, S.PdI, didampingi Kasubbag Hukum dan SDM, Noor Ifah, S.H.,M.IP. Hadir pula dalam Rapat Koordinasi tersebut, antara lain, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Mojokerto (Abdul Rachman Tuwo MN, S.Sos, MM), Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto (Soegeng Rijadi Prajitno, S.H), serta perwakilan dari instansi terkait, antara lain, Satpol PP Kota Mojokerto, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, Bawaslu Kota Mojokerto, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, serta BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto.  Dalam Rapat koordinasi tersebut, dibahas beberapa poin penting terkait pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu 2024 di Kota Mojokerto. Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin, S.PdI menyatakan, pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu Tahun 2024 ini sangat penting dan merupakan upaya dari KPU untuk mengantisipasi apabila ada kecelakaan kerja yang dialami oleh penyelenggara Pemilu. “Berkaca pada pengalaman saat Pemilu 2019 yang lalu, di mana banyak penyelenggara Pemilu terutama badan adhoc yang meninggal saat menjalankan tugasnya, maka KPU berharap untuk Pemilu 2024 nanti ada jaminan perlindungan bagi jajaran penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai petugas KPPS dan Linmas,” ucap Amin. Hasil dari Rapat koordinasi tersebut, sesuai dengan usulan dari KPU Kota Mojokerto maupun dari Bawaslu Kota Mojokerto, maka Pemerintah Kota Mojokerto akan mengalokasikan anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu di Kota Mojokerto yang akan diusulkan pada pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) Pemkot Mojokerto Tahun 2023. (ifa)

Selengkapnya
Selasa, 20 Juni 2023 16:15
70

Komitmen Lindungi Hak Pilih, KPU Kota Mojokerto Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Mojokerto - kota-mojokerto.kpu.go.id - KPU Kota Mojokerto menggelar acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Mojokerto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Lynn, Kota Mojokerto (20/6). Pada kegiatan kali ini yang diundang adalah Ketua Partai Politik atau yang mewakili, Liaison Officer (LO) dari Bakal Calon DPD Kunjung Wahyudi, Lia Istifhama, dan La Nyala Mahmud Mattalitti, Bawaslu Kota Mojokerto, Kapolres Mojokerto Kota, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kodim 0815 Mojokerto, Kepala lapas kelas II-B Mojokerto, Bakesbangpol Kota Mojokerto, Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta anggota. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat Saiful Amin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto. Disampaikan bahwa dengan mengetahui jumlah daftar pemilih Kota Mojokerto, akan dapat mengetahui jumlah alokasi kursi DPRD Kota Mojokerto juga. Dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Untuk Pemilu tahun 2024 oleh Saiful Amin, Ketua KPU Kota Mojokerto. Acara rapat pleno dipandu oleh Usmuni, Komisioner KPU Kota Mojokerto Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Disampaikan Usmuni bahwa banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan Pemilih baru adalah karena mengelompokkan pemilih dengan keluarganya.  Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi oleh Usmuni, kemudian Berita Acara dibacakan oleh Tri Widya Kartikasari, dilanjutkan pembacaan SK oleh Saiful Amin. Tidak ada rekomendasi catatan dari Bawaslu Kota Mojokerto. Rakor ditutup dengan Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap(DPT) untuk Pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut, jumlah TPS  sebanyak 394, 169 di Kecamatan Magersari, 110 di Kecamatan Kranggan, dan 115 di Kecamatan Prajuritkulon, sedangkan total DPT adalah 104.629 pemilih, dengan rincian pemilih  Laki-laki sebanyak 51.773 dan Perempuan sebanyak 52.856. Sebelum ditutup, acara  diakhiri dengan penyerahan berita acara kepada partai politik dan stake holder terkait. Untuk berita acara dapat diunduh disini.(hai)

Selengkapnya
Senin, 19 Juni 2023 16:00
73

KPU Kota Mojokerto menghadiri Rakor PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Persiapan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

kotamojokerto.kpu..go.id- Rakor diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Tekmas dari 38 Kabupaten/Kota se-jawa Timur mulai pukul 10.00 WIB di ruang rapat KPU Provinsi Jawa Timur. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Khoirul Anam. Dalam sambutannya Anam sapaan akrab Khoirul Anam mengharapkan peserta rakor  dapat memahami secara komprehensif setiap tahapan. "Dengan dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh akan memudahkan kita dalam pelaksanaan tahapan, tutur Anam. Pada kesempatan yang sama, Insan Qoriawan, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan dua materi sekaligus, yaitu terkait Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dan materi terkait penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen berkas persyaratan bacalon DPRD Kabupaten/Kota. Insan mengingatkan bahwa tahapan penyampaian hasil verifikasi administrasi dilakukan pada tanggal 24 atau 25 Juni 2023 dengan mengundang parpol dan Bawaslu. (sam)

Selengkapnya
Senin, 19 Juni 2023 14:29
72

KPU Kota Mojokerto Hadiri Rakornas Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu 2024

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - KPU Kota Mojokerto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 tanggal 13 s.d 16 Juni 2023 di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta. Peserta yang hadir terdiri atas Ketua KPU Provinsi di seluruh Indonesia, Anggota KPU Provinsi Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik pada KIP Aceh, KPU Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Papua dan Banten, Sekretaris KPU Provinsi di seluruh Indonesia, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik di KPU Provinsi di seluruh Indonesia, Ketua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal yang dibahas dalam pertemuan adalah Kebijakan Logistik Pemilu Tahun 2024. Adapun narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan agar seluruh jajaran KPU harus sigap jika muncul isu yang tidak jelas. Jika ada disinformasi yang beredar, maka harus segera memberi klarifikasi pada Rapat Koordinasi Nasional Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu 2024 pada 13-16 Juni 2023 di Jakarta. Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat juga menginformasikan bahwa pada rancangan Peraturan KPU akan memuat  mekanisme pengadaan yang tidak lagi sentralistik. Dimana akan dilakukan pembagian beban kerja guna mempercepat proses pengadaan logistik. Sedangkan Mochammad Afifuddin mengingatkan untuk dapat mengidentifikasi persoalan logistik di TPS agar pengiriman akurat jumlahnya dan tepat waktu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan kepada seluruh jajaran Sekretariat bahwa pengadaan dan distribusi logistik menjadi tanggung jawab Sekretariat, sesuai hasil pleno KPU di semua tingkatan. Beliau juga menekankan pentingnya menyusun roadmap untuk pengadaan dan distribusi logistik yang lebih baik. Terkait perencanaan logistik, lebih lanjut  dijelaskan empat tahapan penting, yaitu persiapan, pengadaan, distribusi, serta pengarsipan dan penghapusan. KPU Kota Mojokertoyang mengikuti kegiatan ini adalah Saiful Amin Ketua KPU Kota Mojokerto, Feri setiawan Sekretaris KPU Kota Mojokerto, dan Dikrilia A. Rizki EA Kepala Bagian Umum dan Logistik.(hai)

Selengkapnya
Senin, 19 Juni 2023 12:23
89

Apel Pagi 19 Juni 2023 Bertemakan Pentingnya Menjaga Kedekatan dan Keharmonisan

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - Apel Pagi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto sebelum memulai aktivitas pekerjaannya. Apel pagi diikuti oleh semua Pegawai Sekretariat KPU Kota Mojokerto, dan yang menjadi Pembina apel biasanya bergantian, antara Komisioner KPU dan Sekretaris di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mojokerto. Salah satunya pada hari Senin (19/06/2023), KPU melaksanakan kegiatan apel pagi di halaman kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto. Yang berkesempatan menjadi Pembina apel pagi tersebut adalah salah satu anggota komisioner KPU Kota Mojokerto, MUHAMMAD AWALUDIN ZAHRONI. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan banyak hal, antara lain mengenai pentingnya menjaga kedekatan dan keharmonisan hubungan antara komisioner dengan sekretariat demi terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. Hal ini menjadi penting karena suasana di tempat kerja menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kerja seorang pegawai.  "Seseorang yang stress akibat tekanan pada pekerjaannya atau merasa diperlakukan tidak adil oleh rekan kerja atau bahkan atasannya, akan merasa tidak nyaman pada lingkungan kerjanya. Dan apabila ini diabaikan, akan berdampak negatif, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada lingkungan kerjanya secara keseluruhan", ujarnya. Selain itu, beliau juga menyinggung mengenai hubungan antar lembaga dan persiapan untuk kembali bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pelaksanaan sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat untuk peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas akses pelaksanaan sosialisasi pemilu ini ke tengah masyarakat.(hai)

Selengkapnya
Senin, 19 Juni 2023 10:19
73

KPU Kota Mojokerto Hadiri Rapat Penilaian Mandiri Kapasitas APIP dan Maturitas SPIP Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - Kepala Subbag Hukum dan SDM KPU Kota Mojokerto, Noor Ifah, S.H ., M.IP, dan staf pelaksana Subbag Hukum dan SDM KPU Kota Mojokerto, Septi tri Yaningrum, S.H., mengikuti kegiatan Rapat Penilaian Mandiri Kapasitas APIP dan Maturitas SPIP Terintegrasi KPU Tahun 2023, di Hotel Red Top Convention Center Jakarta, pada tanggal 15-17 Juni 2023. Rakor yang diselenggarakan oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia ini diikuti Kasubbag yang menangani SPIP dan staf Operator yang menangani SPIP pada 10 KPU Provinsi dan 13 KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, salah satunya KPU Kota Mojokerto.    Rapat Koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, didampingi oleh Inspektur Utama KPU Nanang Priyatna dan Plt. Deputi Bidang Administrasi Suryadi. Dalam sambutannya, Anggota KPU, Mochammad Afif menegaskan bahwa kegiatan ini salah satu upaya menjaga kesehatan lembaga dan sistem yang bekerja, serta kualitas atau kinerja yang baik. KPU berkomitmen untuk meningkatkan maturitas SPIP diinternal sebagaimana diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 terkait SPIP sebagai bagian upaya serius KPU. Manajemen aparat pengawasan internal juga, tambah Afif, harus ditingkatkan dan dikuatkan untuk mengimbangi sistem SPIP yang sudah sangat baik. Rapat ini diisi narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni Auditor Muda Fendhica Nickolan dan Rudolf Gultom, Auditor Pertama Agus Sutisna serta Auditor Madya Hadyianto. Dalam Rapat Koordinasi ini, peserta dibagi menjadi dua sesi kelas, kelas pertama bimtek pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) terkait penilaian maturitas SPIP pada komponen penetapan tujuan. Kelas kedua, membahas pemenuhan data dukung serta bimtek penilaian mandiri kapabilitas APIP pada enam elemen pemenuhan kapabilitas APIP.(ifa)

Selengkapnya