Berita Terkini

KOTA MOJOKERTO – KPU Kota Mojokerto pada Kamis, (14/10) mengikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan yang digelar KPU Jatim secara daring. Agenda yang diikuti oleh seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Timur serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, juga ASN di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menghadirkan narasumber dari KPK, Yuliyanto Saptoprasetyo dan Inspektorat KPU RI, Nur Wakit Ali Yusrom. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari program Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur beberapa waktu lalu.Dalam pembukaan acara, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam mengajak seluruh jajaran KPU Provinsi hingga ke tingkat bawah untuk menjaga integritas, bebas korupsi dan gratifikasi. Ia menyebut sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jajaran KPU memiliki tanggungjawab besar sehingga tugas dalam seluruh tupoksi harus dilakukan secara maksimal. Dalam kaitannya dengan tema sosialisasi, Anam mengaku jika benturan kepentingan atau conflict of interest bisa datang kapan saja saat setiap penyelenggara menjalankan tupoksinya. Oleh sebab itu diperlukan strategi identifikasi dan mitigasi. Sementara itu dalam sesi penyampaian materi, baik dari KPK mauun inspektorat sama-sama mengingatkan agar dalam bekerja setiap person harus mendasarkan pada aturan serta menjaga integritas agar terhindar dari  benturan kepentingan. (sam)

KOTA MOJOKERTO – Lepas mengikuti Sosialisasi “Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan” yang digelar KPU Jatim, KPU Kota Mojokerto pada Kamis (14/10) siang melanjutkan kegiatan dengan  mengikuti Rapat Koordinasi Berbagi Pengalaman Seri ke-2 Penggunaan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020 yang dilaksanakan KPU Republik Indonesia. Pada seri ini KPU RI menghadirkan KPU Kabupaten Kendal,  KPU Kabupaten Ogan Ilir, dan KPU Kepulauan Tidore sebagai nara sumber, di mana ketiga daerah tersebut telah menggunakan Sirekap pada Pemilihan 2020 dengan baik. Dalam pembukaan acara, Anggota KPU RI, Arief Budiman menyampaikan bahwa teknologi digital menjadi keniscayaan bagi KPU dalam rangka mewujudkan hasil pemilu yang transparan dan akuntabel. Lebih lanjut ia mengharapkan Arif Budiman berharap kepada seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat saling berbagi informasi  tentang apa yang memudahkan dari segi penyelenggaraan ataupun hasil pemilu. “Silahkan kawan-kawan menyampaikan kerumitan-kerumitan yang dihadapi, sekaligus usulan bagi penyempurnaan kedepan,” ujar Arief. Sementara itu dari hasil berbagi pengalaman ketiga daerah yang telah menggunakan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020, terdapat beberapa permasalan yang sama diantaranya adalah soal masih adanya daerah yang tidak terdapat jaringan internet, server yang tidak stabil, dan soal anggaran. Sedangkan beberapa kunci keberhasilan menyelesaikan Sirekap antara lain adalah, terbangunnya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan penyelenggara adhoc, berjalannya fungsi helpdesk, serta kerja operator yang maksimal. Pada sesi penutup, Evi Novida Ginting, Anggota KPU RI, mengajak seluruh ihak khususnya penyelenggara pemilu untuk terus membantu agar Sirekap semakin sempurna dan mendorong agar Sirekap dapat digunakan sebagai aplikasi resmi dalam tahapan rekapitulasi hasil pemilu. (sam)

KOTA MOJOKERTO – Pada Rabu (13/10) KPU Kota Mojokerto mengikuti secara daring acara pengukuhan dan pembekalan para kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang berlangsung di Pendopo Kantor Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terpilih sebagai salah satu lokus pilot project DP3 KPU RI Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur. Komisioner KPU RI, Arief Budiman bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Forkopimda Kota Surabaya turut hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berterima kasih kepada KPU RI dan KPU Jatim serta KPU Surabaya karena sudah memilih Surabaya sebagai salah satu lokus program DP3. Selain itu pihaknya juga siap mendukung seluruh kebijakan KPU dan berjanji akan ikut membantu menyukseskan setiap program  KPU. Sementara itu, Komisioner KPU RI, Arief Budiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa program DP3 merupakan  kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Disisi lain, pihaknya juga sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kota Surabaya yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program serta para kader DP3. Lebih lanjut, Arif menjelaskan jika ke depan secara bertahap kader DP3 akan dikembangkn secara luas keseluruh kabupaten/kota, dan KPU menargetkan nantinya akan terbentuk kader-kader DP3 di 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Sebelum terjun kelapangan untuk memberikan pendidikan tentang pemilu kepada masyarakat, para kader terlebih dahulu diberikan pelatihan,” jelas Arief. (sam)

KOTA MOJOKERTO – Ditengah kesibukan mengikuti berbagai kegiatan persiapan jelang tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, KPU Kota Mojokerto pada Selasa (12/10) menggelar dialog khusus melalui "Pahlawan Demokrasi Podcast". Podcast kali ini mengambil topik “Kesiapan Petugas Ketertiban TPS (Linmas) Dalam Rangka Menyambut Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.”  Acara yang dipandu oleh Muhammad Awaludin Zahroni (Anggota KPU Kota Mojokerto) secara khusus menghadirkan Heryana Dedik Murtono, SSTP, M.Si,  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto sebagai narasumber. Pada awal dialog, Zahroni menyampaikan bahwa berdasarkan  pemetaan awal, KPU Kota Mojokerto memproyeksi pada 2024 nanti terdapat sekitar 430 TPS yang memerlukan pengamanan. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Zahroni, Dedik menuturkan jika Pemilu serentak 2024 merupakan pengalaman pertama bagi penyelenggara termasuk petugas pengamanan, dimana pemilu dan pilkada dilaksanakan ditahun yang sama. Berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, pihaknya juga memastikan bahwa beban pengamanan pemilu mendatang pasti jauh lebih berat. Sebelum masuk lebih dalam membahas topik utama podcast, Dedik terlebih dahulu menjelaskan jika Satpol PP yang membawahi Linmas memiliki kewajiban untuk membina Linmas, “Tugas Linmas bukan saat pemilu saja, Linmas memiliki banyak tugas pokok antara lain, membantu menanggulangi bencana baik alam maupun non alam, membantu pelaksanaan pemilu, serta membantu pelaksanaan trantibhum yang ada diwilayah kerja masing-masing satuan,” urai Dedik. Terkait dengan 2024, pihaknya mengaku sudah menyiapkan satuan tugas dengan koordinator dimasing-masing kelurahan. “Secara ideal Linmas dimasing-masing RW ada dua orang personil Linmas, kemarin kita libatkan dalam kegiatan tracking Covid-19 dimana kegiatan ini merupakan salah satu bentuk konsolidasi pada tiga fungsi pokok tadi,” ujar Dedik. Sementara itu, saat ditanya tentang kesiapan SDM Dedik secara tegas menyebut jika pihaknya sudah sangat siap, “Nantinya ada proses seleksi untuk melihat potensi personil yang siap melaksanakan pengamanan pemilu, proses seleksi menyangkut faktor netralitas, kesehatan personil dan usia,” jelas Dedik. Mengenai adanya potensi pemilu dilaksanakan ditengah pandemi, pihaknya juga mengaku cukup siap, mengingat selama ini para petugas memiliki pegalaman dilibatkan dalam kegiatan tracking Covid-19.  (sam)

KOTA MOJOKERTO - KPU Kota Mojokerto bersama KPU di seluruh Indonesia pada Selasa (12/10) kembali mengikuti Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, pada seri membahas tema “Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA.” Acara secara daring ini dihadiri beberapa narasumber antara lain, Valina Singka Subekti (Universitas Indonesia), Kris Nugroho (Universitas Airlangga), dan Bambang Gunawan (Kemenkominfo). Pada sambutannya, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan bahwa KPU memiliki kewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahayanya kampanye dengan muatan SARA. Pada saat yang bersamaan ia juga menegaskan  jika KPU memiliki peran penting untuk membendung isu SARA memalui sosialisasi pendidikan pemilih. Sementara itu pada sesi pemaparan materi pertama, Kris Nugroho  mengawali dengan membeberkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kampanye SARA di pemilu dan pemilihan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Pertama, konteks persaingan atau kompetisi dalam satu pemilihan yang sifatnya zero sum artinya kandidat yang bertarung menganggap mereka sebagai lawan-lawan yang saling menihilkan. Kedua, kekuatan kelembagaan partai politik yang masih lemah. Ketiga, adanya fenomena pembelahan masyarakat ditengah pluralisme masyarakat Indonesia. Senada dengan Ilham Saputra dan Kris Nugroho, Valina Singka Subekti dalam penyampaian materinya menjelaskan bahwa penggunaan isu-isu SARA dalam kampanye Pemilu dan Pemilihan seringkali berkaitan dengan usaha untuk meraih simpati dan dukungan elektoral dari masyarakat. Lebih lanjut ia menekankan kepada peserta Pemilu sebagai salah satu aktor untuk menjalankan politik secara etis dan beradab. Untuk mengantisipasi maraknya isu SARA, Valina mendorong adanya mekanisme pelaporan pelanggaran kampanye yang lebih efektif. Sedangkan pada pemaparan materi terakhir, Bambang Gunawan menyampaikan bahwa masyarakat yang mendapatkan informasi berkualitas dengan sendirinya akan mendorong demokrasi menjadi berkualitas juga. Ini artinya, seluruh aktor memiliki tanggungjwab untuk memproduksi  informasi-informasi sosial dan politik yang berkualitas guna mewujudkan demokrasi yang lebih  berkualitas. “Seluruh pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan ruang-ruang digital dengan konten informasi yang berkualitas untuk membendung  informasi hoax maupun informasi yang memuat isu SARA,” ujar Bambang. Lebih lanjut Bambang juga mengingatkan  kepada seluruh pihak agar memiliki tanggungjawab menjaga demokrasi yang sehat dengan pintar dalam memilah dan memilih informasi  serta meningkatan literasi digital. (sam)

Kota Mojokerto- KPU Kota Mojokerto melaksanakan apel pagi rutin, Senin (11/10/2021), apel rutin kali ini dilaksanakan melalui zoom meeting, pada pelaksanakan pagi ini di ikuti oleh komisioner KPU Kota Mojokerto, Sekretaris KPU Kota Mojokerto serta staf KPU Kota Mojokerto. Dalam apel rutin pagi ini Feri Setiawan selaku Sekretaris KPU Kota Mojokerto bertindak sebagai penerima apel, Ia menghimbau kepada seluruh jajaran KPU Kota Mojokerto untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sedang melaksanakan Work From Home (WFH), terutama bagi yang sedang melaksanakan Work From Office (WFO). Lebih lanjut Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf KPU Kota Mojokerto yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan juga sudah mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Tidak lupa Feri juga menghimbau kepada seluruh staf di KPU Kota Mojokerto "bagi yang punya tanggungan pekerjaan, agar segera menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat terpenuhi tepat pada waktunya", pungkasnya. (EHK)