Berita Terkini

Rabu, 29 September 2021 00:00
1191

KPU Kota Mojokerto Mengikuti Bimtek Sosialisasi tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Mojokerto-KPU Kota Mojokerto mengikuti Bimbingan Teknis Pendalaman Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada hari Selasa (28/09/2021). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Logistik KPU RI ini digelar secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat Pengadaan dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. KPU Kota Mojokerto diwakili oleh PPK (Dikrilia A. Rizki Ertika Adi) dan Pejabat Pengadaan (Noor Ifah). Bertindak sebagai narasumber, Ari Sulindra dan Esi Hapsari dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sesuai dengan tema Bimtek, materi yang disampaikan adalah tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ari Sulindra dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Toko Daring merupakan system informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan Barang/Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berbentuk marketplace atau ritel daring. “Toko Daring ini merupakan salah satu pilihan selain Katalog Elektronik yang sudah ada saat ini yang dapat digunakan oleh PPK maupun Pejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa,” papar Ari. Menurut Ari, beberapa marketplace daring yang telah bergabung ke dalam PPMSE, antara lain, Bhinneka, Blibli, Grab, Shopee, bukalapak, Gojek, dan Kartara. Lebih lanjut Ari menjelaskan, dengan adanya Toko Daring ini, diharapkan di kemudian hari pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih mudah, apalagi jenis komoditas yang ditawarkan oleh Toko Daring sangat beragam, mulai dari makanan, alat tulis kantor, souvenir, angkutan, kurir, furniture, maupun kesehatan. “Pada prinsipnya, tujuan keberadaan toko daring ini adalah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah bisa berjalan dengan cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik pula,” ucap Ari. Meskipun pengadaan melalui Toko Daring ataupun Katalog Elektronik ini cukup mudah, namun Ari menegaskan bahwa PPK ataupun Pejabat Pengadaan tetap perlu memperhatikan aspek kualitas dan keamanan kondisi barang yang dipesan melalui Toko Daring. “PPK ataupun Pejabat Pengadaan perlu mengkomunikasikan secara detail kepada pihak penjual lebih dulu dan pastikan bahwa ada jaminan mutu barang maupun jaminan pengembalian dan penggantian apabila ada kerusakan”, tegasnya. (ifa)

Selengkapnya
Rabu, 29 September 2021 00:00
1165

KPU Kota Mojokerto Siap Laksanakan Pesan Ketua KPU Jatim Saat Ikuti Program Knowledge Sharing

Kota Mojokerto - KPU Kota Mojokerto kembali mengikuti Program Knowledge Sharing Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024  yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (29/09/2021) dan dimulai pukul 09.00 WIB. Acara yang dihadiri Ketua KPU Provinsi Jatim dan Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur mengambil tema “Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pembentukan Badan Adhoc Untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”. Pada edisi kali ini  Suyatmin, M.Kesos, anggota KPU Kabupaten Pasuruan yang juga bertindak sebagai narasumber, dan Dian Purnawan, S.E., anggota KPU Kabupaten Banyuwangi sebagai pembahas. Dalam pemaparannya, Suyatmin menyampaikan bahwa dalam tahapan pengumuman hasil seleksi Administrasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu terdapat dua tahapan penting, tahap pertama, persiapan pengumuman hasil seleksi  administrasi, yang meliputi : Koreksi Secara Berlapis, yaitu Pengecekan terhadap kebenaran penulisan nama calon, nomor pendaftaran, jenis kelamin, dan nama Kecamatan/Kelurahan/Desa pada draft naskah pengumuman hasil seleksi administrasi, berikutnya adalah rapat pleno penetapan kelulusan administrasi calon anggota PPK dan PPS, dan yang terakhir adalah pengesahan calon Anggota PPK dan PPS yang lulus administrasi dituangkan pada naskah dinas pengumuman. Tahap Kedua adalah berkaitan dengan bentuk pengumuman yang meliputi:  Tata Naskah Dinas, Baliho, Rekaman Suara, media publikasi seperti website KPU dan Media Sosial (FB, IG, Twitter), Papan Pengumuman (KPU, Kec, Kel/Desa), dan media lain (Koran, Radio, dll). Pada sesi diskusi, Muhammad Awaludin Zahroni, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Mojokerto, memberi masukan jika dalam tahap pengumuman diperlukan integrasi dan prioritas. Integrai yang dimaksu adalah pengumuman dilakukan secara massif namun tetap memuat informasi yang sama khususnya pengumuman menggunakan media online, dan jika diperlukanperlu dibuatkan grup WA khusus bagi para pendaftar. KPU juga perlu memprioritaskan media mana yang efektif dan valid, seperti misalnya pemasangan baliho yang ada di kantor KPU. Pada sesi penutup, Choirul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur menekankan dan mengingatkan bahwa setiap tahapan seleksi harus berjalan komprehensif, konsistensi pengumuman juga diperlukan agar tidak terjadi bias informasi. Pihaknya juga menghimbau agar setiap anggota KPU tidak perlu bertindak gegabah dengan men-share pengumuman  secara prematur, atau hasil seleksi diumumkan sebelum jadwal yang ditentukan. “Hal ini biasanya kerap jadi penyakit, jangan pernah berpikiran seolah menjadi pahlawan dengan membagi informasi hasil seleksi sebelum waktunya, itu berbahaya”, tandas Anam. (sam)

Selengkapnya
Rabu, 29 September 2021 00:00
1367

KPU Kota Mojokerto Dukung Komitmen Open Data Dengan Turut Menyaksikan Momen KPU Serahkan Hasil Pemilu 2019 ke Parpol dan Pemerintah

Kota Mojokerto – KPU Kota Mojokerto Rabu, (29/9) bersama dengan KPU diseluruh Indonesia turut menyaksikan acara penyerahan hasil perolehan suara dan data pemilih terakhir pada Pemilu 2019 kepada para partai politik (parpol) dan juga pemerintah oleh KPU RI. Dalam acara yang disiarkan secara live di kanal youtube KPU RI, Ilham Saputra, Ketua KPU RI menyampaikan jika penyerahan data itu merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, di mana KPU wajib memberikan data pemilih terakhir dan juga data perolehan suara pada pemilu tahun 2019. Agenda penyerahan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, selain dihadiri oleh partai-partai, hadir juga pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam sambutannya, Ilham juga menekankan jika pada KPU memiliki komitmen open data, artinya KPU akan senantiasa terbuka dan membuka data agar dapat diakses oleh publik. (sam)

Selengkapnya
Selasa, 28 September 2021 00:00
1336

KPU Kota Mojokerto Ikut Dalam Bimbingan Teknis Program Anti Korupsi (Batch 1)

Kota Mojokerto – Segenap pimpinan KPU Kota Mojokerto pada Selasa (28/9/2021) mengikuti "Bimbingan Teknis Program Anti Korupsi (Batch 1)" yang diselenggarakan oleh KPU RI bersama dengan KPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara langsung melalui kanal youtube KPU RI sejak pukul 08.30 WIB. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya jiwa integritas dan bekerja secara profesional serta memperkuat sendi-sendi tata kelola anggaran secara akuntabel, efisien dan ekonomis. Selain itu pihaknya berharap melalui kegiatan ini tercipta ekosistem yang lebih kondusif, sekaligus menumbuhkan komitmen pribadi dan lembaga mencegah serta mendeteksi tindak pidana korupsi. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi, namun upaya tersebut  selalu dibarengi dengan dengan perkembangan modus kejahatan. Dari ribuan kasus yang ditangani hingga Juni 2020, data menunjukkan bahwa jumlah kasus itu terdiri dari sejumlah perkara mulai dari kepala daerah hingga pejabat di Kementerian/Lembaga. Lebih lanjut Nawawi menjelaskan jika modus terbanyak dalam praktik tindak korupsi adalah penyuapan serta terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, Nawawi menekankan  jika pemberantasan korupsi tidak cukup hanya sebatas penindakan semata, namun juga perlu langkah pencegahan dan pendidikan dalam memberantas praktik korupsi. (sam)

Selengkapnya
Senin, 27 September 2021 00:00
1193

Apel Pagi KPU Kota Mojokerto, Komisioner Serukan Up Date Info Pemilu

Kota Mojokerto – Kegiatan KPU Kota Mojokerto hari Senin (27/09/2021) diawali dengan rutinitas apel pagi yang dilaksanakan tepat Pukul 08.00 WIB. Apel digelar secara virtual serta diisi dengan kegiatan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Bertindak sebagai petugas pembaca teks Pembukaan UUD 1945 adalah Khoirul Imam Thohari, Staf Pendukung Subbag Program, Data dan Informasi, sedangkan Imam Buchori, Anggota KPU Kota Mojokerto Divisi Hukum, bertindak sebagai pembina apel. Apel pagi KPU Kota Mojokerto diikuti oleh seluruh jajaran komisioner, sekretaris, serta staf. Dalam amanat singkatnya, Imam mengucap syukur karena seluruh jajaran KPU diberikan nikmat sehat sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, pada kesempatan yang sama Imam juga menghimbau agar semua senantiasa mengikuti perkembangan informasi Pemilu. “Kita di KPU jangan pernah bosan untuk meng-up date setiap info terkait Pemilu Serentak 2024”, ujar Imam sebelum menutup apel. Kegiatan apel kemudian ditutup dengan do’a yang dipimpin langsung oleh pembina apel. (sam)

Selengkapnya
Senin, 27 September 2021 00:00
1195

KPU Kota Mojokerto Turut Mendorong Partisipasi Perempuan Melalui Pelatihan Modul 1 - She Leads Indonesia 2021

Kota Mojokerto - Mewakili KPU Kota Mojokerto, Tri Widya Kartikasari, Divisi Teknis, mengikuti program Pelatihan Modul 1 - She Leads Indonesia 2021 pada Senin (27/09/2021). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring menghadirkan, Admira Dini Salim (Direktur IFES Indonesia); Alex Oates (First Secretary Justice and Democratic Governance Unit DFAT); Viryan Aziz (Anggota KPU RI); Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH (Anggota Bawaslu RI); Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc (Dekan FISIP UI).  Hurriyah dari Puskapol UI selaku Project Manager menjelaskan bahwa program She Leads Indonesia 2021 sudah pernah dilaksanakan lima tahun yang lalu. Saat itu pelatihan peningkatan kapasitas bagi perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu diselenggarakan secara offline,  dan pelatihan telah memberikan banyak kontribusi terhadap peningkatan partisipasi perempuan yang berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah. Lebih lanjut Hurriyah menyampaikan jika tahun ini, meskipun dilakukan secara daring, namun samsekali tidak mengurangi antusiasme peserta pelatihan sebanyak 158 orang. Pelatihan ini juga bekerja sama dengan 10 orang fasilitator yang telah berpengalaman dalam isu gender dan kepemiluan untuk memfasilitasi jalannya pelatihan. Diharapkan, pelatihan modul 1 - She Leads Indonesia 2021 dapat memberi manfaat yg lebih luas mendorong kesetaraan partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. (sam)

Selengkapnya