Berita Terkini

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - KPU Kota Mojokerto melakukan koordinasi dengan Bakesbangpol Kota Mojokerto untuk membahas penyusunan draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada hari Senin (11 September 2023). KPU Kota Mojokerto diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan (Imam Buchori), Divisi Perencanaan dan Data (Usmuni) didampingi Kasubbag Hukum dan SDM (Noor Ifah) dan Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi (Safitri Nurdin). Sedangkan dari pihak Bakesbangpol Kota Mojokerto, dihadiri oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Adam Pranajaya) serta Analis Kebijakan Ahli Muda (Yuwono Sepdiharto). Menurut Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Mojokerto, Imam Buchori, rapat koordinasi pembahasan draft NPHD ini merupakan langkah awal sebagai persiapan sebelum penandatanganan NPHD Pemilihan 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan KPU Kota Mojokerto. “Koordinasi terkait penyusunan draft NPHD Pemilihan 2024 ini perlu segera kami lakukan mengingat semakin dekatnya tahapan Pemilihan Serentak 2024 yang akan dimulai pada Januari 2024,” ucap Imam. Dalam Rapat koordinasi tersebut, dibahas beberapa poin penting yang dimasukkan dalam klausul NPHD Pemilihan 2024. “Penyusunan draft NPHD ini tetap berpedoman pada Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya yakni Permendagri Nomor 41 tahun 2020,” kata Imam. Dari koordinasi awal ini, selanjutnya akan ada koordinasi bersama antara KPU Kota Mojokerto, Bakesbangpol Kota Mojokerto dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto untuk membahas secara rinci draft NPHD Pemilihan 2024. (ifa)    

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - Koordinasi sekaligus silaturahmi dari Kepala Seksi Intelijen Kejari kota Mojokerto Joko Sutrisno, SH dan Kasubsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Ibnu Hajar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto. Kedatangannya disambut oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, Saiful Amin dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.(11/9) Kedatangan Bapak Joko Sutrisno dan Bapak Ibnu Hajar diterima di ruang Sekretaris KPU Kota Mojokerto. Pertemuan berlangsung dengan hangat, KPU dan Kejaksaan komit untuk saling mendukung dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Diskusi juga berlangsung mengenai tahapan yang sedang berlangsung, serta proses pengamanan logistik Pemilu 2024 yang dibahas. Untuk menyukseskan Pemilu juga diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara lembaga negara maupun masyarakat sebagai stakeholder terbesar Pemilu. Koordinasi yang dilakukan dengan Kejaksaan terkait menindaklanjuti kemitraan lembaga yang sudah ada pada tingkat pusat.  Hal ini  agar aktualisasinya dapat direalisasikan demi penguatan kelembagaan, yang tidak kalah penting adalah agar pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 bisa berjalan lancar.(hai)

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - Bertempat di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, KPU Kota Mojokerto melaksanakan kegiatan Apel Pagi Rutin, Senin (11/09/2023) Apel yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Divisi Hukum dan Pengawasan, Imam Buchori sebagai Pemimpin Apel, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, Feri Setiawan beserta seluruh jajarannya. Dalam amanatnya pada pagi hari ini, Anggota KPU Kota Mojokerrto Divisi Hukum dan Pengawasan mengingatkan kepada seluruh peserta apel terkait tahapan Pemilu yang sedang berjalan saat ini, agar kompak dalam mengerjakan bersama-sama dan saling mendukung antar divisi. Selain itu, Imam juga mengingatkan agar menciptakan kondisi yang bisa meningkatkan solidaritas antar individu dan juga meningkatkan kerja sama. Apel pada pagi hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. (hai)

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id - Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebugaran Pegawai untuk menunjang produktivitas dan optimalisasi kinerja, Anggota KPU dan Sekretariat lakukan olohraga bersama. Kegiatan ini dilaksanakan jumat pagi jam 07.30 WIB.(8/9) Olahraga pada hari jumat juga sesuai dengan intruksi Sekretaris Jendral KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, Surat Nomor : 2963/SDM.07.1-SD/04/2023 yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2023. Sekretaris KPU Kota Mojokerto, Feri Setiawan melaksanakan intruksi tersebut. Olahraga yang dilakukan pertama adalah senam bersama. Kemudian dilanjutkan dengan bola voli.(hai)

Jombang, kota-mojokerto.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto menghadiri Serah Terima Bendera Kirab Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Mojokerto yang akan di terima KPU Kabupaten Jombang. Hal ini merupakan bentuk dari tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kirab Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Timur.(5/9) Acara ini dilaksanakan padari Selasa, 5 September 2023, jam 13.00 WIB s.d. selesai di Pendopo Kabupaten Jombang - Alun-alun Jombang, Jl. Diponegoro  Nomor 1-3 Jombang. Acara ini dihadiri dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota di Jawa Timur dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dan Sekretaris dari KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Madiun, KPU Kota Madiun, KPU Kabupaten Ngawi, KPU Kabupaten Lamongan, KPU Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kota Mojokerto, dan KPU Kota Surabaya. Dari Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang menghadiri acara tersebut adalah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Muhammad Awaludin Zahroni dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, Feri Setiawan. Pemberangkatan rombongan KPU Kabupaten Mojokerto dari Pemkab Jombang menuju Alun-Alun Jombang dar jam 13.30 WIB. Di alun-alun Jombang, disambut dengan tari remo, reog ponorogo, dan juga live musik. Pada sore hari, diadakan Pembacaan deklarasi Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, Penandatanganan deklarasi, dan Penyerahan vandel kepada Bupati Jombang dan KPU Provinsi Jawa Timur serta KPU Kabupaten Mojokerto. Setelah penyerahan vandel, dilanjutkan pemberangkatan bendera kirab partai politik peserta Pemilu tahun 2024 menuju ke kantor KPU Kabupaten Jombang. Penutupan dilakukan dengan hiburan reog ponorogo.(hai)

Mojokerto, kota-mojokerto.kpu.go.id—Dalam rangka pemetaan potensi permasalahan hukum pasca tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Mojokerto kembali mengikuti Rakor yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia, hari Senin s.d. Rabu (28 s.d. 30 Agustus 2023). Rakor yang dilaksanakan di Novotel Convention Center Manado tersebut, diikuti oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kepala Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota dari 25 provinsi dan 337 kabupaten/kota. KPU Kota Mojokerto diwakili oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Imam Buchori serta Kasubbag Hukum dan SDM, Noor Ifah. Rakor dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Parsadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima. Dalam arahannya, Mochammad Afifuddin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI menyampaikan data perkembangan perkara penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu pasca tahapan Daftar Calon Sementara (DCS). “Saya sangat mengapresiasi kinerja yang baik dari seluruh jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota karena berdasarkan data rekap perkara yang ada, jumlah persoalan sangat sedikit dibandingkan dengan 5 tahun lalu,” ucap Afif. Selanjutnya Rakor diisi dengan Diskusi Panel. Sesi pertama diisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado, Simbar Kristianto yang menyampaikan materi Penanganan Sengketa Proses Pemilu di PTUN. Dilanjutkan pemaparan Ketua DKPP Heddy Lugito mengenai Penanganan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Sesi kedua dilanjutkan materi dari Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, dan Kepala Biro AHPS Andi Krisna. Selain diskusi panel, Rakor juga diisi dengan kegiatan simulasi tata cara mediasi yang diikuti peserta rakor yang dibagi menjadi 5 kelas. Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam kelas A, dan mendapat tugas menjadi Pihak Pemohon. Dalam simulasi tersebut, Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Jombang dan KPU Kabupaten Situbondo. (ifa)